• Kemiskinan Di Yogyakarta



    LATAR BELAKANG
    Kemiskinan tetap menjadi fenomena yang nyata di negeri kita ini. Begitu banyak penyebab kemiskinan yang bahkan disebabkan oleh pemerintah kita sendiri. Seharusnya mereka melindungi rakyat, setidaknya mengurangi kemiskinan tetapi justru mereka sendiri yang malah menyebabkan kemiskinan itu bertambah. Apalagi saat ini Negara sepertinya semakin tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak kebijakan Pemerintah malah semakin membebani rakyat dan secara langsung terus melestarikan kemiskinan.
    Diawali dari masalah minyak tanah yang sempat langka di pasaran, bahkan di beberapa tempat rakyat harus antri sampai beberapa jam hanya untuk mendapatkan dua liter minyak tanah. Harga beras juga terus meroket tajam mencapai lebih dari Rp 5000 perkilogram. Tentu ironis. Indonesia sebagai negeri yang subur, setelah lebih 60 tahun merdeka, terpaksa menjadi pengimpor beras dan tidak sedikit rakyatnya kembali harus makan nasi aking atau gaplek karena harga beras tak terjangkau. Sungguh ironis memang, di tengah angka kemiskinan yang tetap tinggi, kita dikagetkan oleh berita peningkatan kekayaan yang dramatis dari Aburizal Bakri dan keluarganya hingga senilai 5,4 miliar dolar AS (hampir Rp 50 triliun) tahun ini atau naik dari 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2006 (Pikiran Rakyat, 14/12/2007). Pada saat yang sama, PT Lapindo yang  pemegang saham terbesarnya adalah Aburizal Bakri dimenangkan atas para korbannya yang menangis menanti ganti rugi tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur.
    Penyebab kemiskinan sendiri sangat bervariasi dimana antara lain disebabkan oleh karena faktor lingkungan, sosiokultural, ekonomi, politik, kebijakan publik dan sebagainya. Secara kewilayahan, kondisi dan permasalahan kemiskinan tidak bisa digeneralisasikan untuk semua wilayah. Pendekatan obyektif yang sering dipakai untuk mendasari pengelompokan penduduk miskin dengan pendekatan garis kebutuhan minimum manusia memberikan kondisi kemiskinan yang benar-benar fakir. Tanpa bisa melihat adanya potensi-potensi internal yang bisa dioptimalkan dalam penanganan kemiskinan tersebut.
    Penyebab kemiskinan yang lain adalah kebijakan ekonomi yang keliru. Contohnya seperti sektor riil tidak bergerak, Pemerintah berencana meningkatkan kembali utang negara, berbagai upaya Pemerintah mulai program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Askeskin dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) tampak tidak mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan kesejahteraan rakyat selama Pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil, dan Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, terdapat alokasi belanja yang sangat bertolak belakang.
    Fenomena kemiskinan di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkab kondisi dan permasalahan kemiskinan  di Kota Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan.
    Dibawah ini adalah data dari jumlah keluarga dan penduduk miskin di Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan wilayah maka terdapat variasi sebaran kemiskinan dan prevalensinya:

    NO
    KECAMATAN
    /KELURAHAN
    Jml KK
    Miskin
    Jml KK
    Prevalensi
    %
    Jml
    Pnduduk
    Miskin
    Jmlh
    Pnduduk
    Prevalensi
    %
    1
    TEGALREJO







    Kricak
    1012
    3991
    25.36
    2524
    14226
    17.74

    Karangwaru
    588
    3140
    18.73
    1159
    11460
    10.11

    Tegalrejo
    693
    2661
    26.04
    2227
    10123
    22.00

    Bener
    373
    1395
    26.74
    1256
    4995
    25.15

    JUMLAH
    2666
    11187
    23.83
    7166
    40804
    17.56
    2
    JETIS







    Bumijo
    802
    2768
    28.97
    1794
    10729
    16.72

    Cokrodiningratan
    615
    2747
    22.39
    2098
    10536
    19.91

    Gowongan
    596
    2275
    26.20
    1185
    8808
    13.45

    JUMLAH
    2013
    7790
    25.84
    5077
    30073
    16.88
    3
    GONDOKUSUMAN







    Demangan
    404
    3084
    13.10
    1353
    11109
    12.18

    Kotabaru
    137
    987
    13.88
    402
    4156
    9.67

    klitren
    441
    3476
    12.69
    1554
    13275
    11.71

    Baciro
    705
    3971
    17.75
    2393
    16103
    14.86

    Terban
    572
    3495
    16.37
    1914
    12193
    15.70

    JUMLAH
    2259
    15013
    15.05
    7616
    56836
    13.40
    4
    DANUREJAN







    Suryatmajan
    457
    1524
    29.99
    1502
    5671
    26.49

    Tegalpanggung
    1020
    2703
    37.74
    1769
    10549
    16.77

    Bausasran
    320
    2370
    13.50
    1000
    9255
    10.80

    JUMLAH
    1797
    6597
    27.24
    4271
    25475
    16.77
    5
    GEDONGTENGEN







    Sosromenduran
    546
    2725
    20.04
    1761
    10097
    17.44

    pringgokusuman
    1073
    4062
    26.42
    1814
    15617
    11.62

    JUMLAH
    1619
    6787
    23.85
    3575
    25714
    13.90
    6
    NGAMPILAN







    Ngampilan
    668
    3286
    20.33
    1443
    12638
    11.42

    Notoprajan
    655
    2461
    26.62
    1270
    9579
    13.26

    JUMLAH
    1323
    5747
    23.02
    2713
    22217
    12.21
    7
    WIROBRAJAN







    Pakuncen
    838
    2982
    28.10
    2092
    11706
    17.87

    Wirobrajan
    657
    2805
    23.42
    1362
    10969
    12.42

    patangpuluhan
    525
    2155
    24.36
    1744
    8309
    20.99

    JUMLAH
    2020
    7942
    25.43
    5198
    30984
    16.78
    8
    MANTRIJERON







    Gedongkiwo
    853
    3943
    21.63
    2015
    15371
    13.11

    suryodiningratan
    660
    3370
    19.58
    1224
    12598
    9.72

    Mantrijeron
    506
    3075
    16.46
    1667
    11840
    14.08

    JUMLAH
    2019
    10388
    19.44
    4906
    39809
    12.32
    9
    KRATON







    Patehan
    404
    1906
    21.20
    1302
    6884
    18.91

    Panembahan
    558
    2940
    18.98
    1790
    10863
    16.48

    Kadipaten
    392
    2249
    17.43
    1200
    7929
    15.13

    JUMLAH
    1354
    7095
    19.08
    4292
    25676
    16.72
    10
    GONDOMANAN







    Ngupasan
    343
    1860
    18.44
    1123
    7092
    15.83

    pawirodirjan
    903
    2688
    33.59
    2264
    10261
    22.06

    JUMLAH
    1246
    4548
    27.40
    3387
    17353
    19.52
    11
    PAKUALAMAN







    Purwokinanti
    453
    1960
    23.11
    1569
    7415
    21.16

    Gunungketur
    329
    1456
    22.60
    1097
    5207
    21.07

    JUMLAH
    782
    3416
    22.89
    2666
    12622
    21.12
    12
    MERGANGSAN







    Keparakan
    696
    2888
    24.10
    1525
    11120
    13.71

    Wirogunan
    760
    3999
    19.00
    1730
    14382
    12.03

    Brontokusuman
    665
    3172
    20.96
    2079
    11738
    17.71

    JUMLAH
    2121
    10059
    21.09
    5334
    37240
    14.32
    13
    UMBULHARJO







    Semaki
    388
    1608
    24.13
    1323
    6062
    21.82

    Muja muju
    440
    3342
    13.17
    1514
    12400
    12.21

    Tahunan
    442
    2662
    16.60
    1545
    10080
    15.33

    Warungboto
    305
    2893
    10.54
    937
    10453
    8.96

    Pandean
    569
    3784
    15.04
    1982
    12616
    15.71

    Sorosutan
    862
    4137
    20.84
    1993
    14575
    13.67

    giwangan
    480
    1694
    28.34
    1561
    6386
    24.44

    JUMLAH
    3486
    20120
    17.33
    10855
    72572
    14.96
    14
    KOTAGEDE







    Rejowinangun
    529
    3034
    17.44
    962
    11755
    8.18

    Prenggan
    716
    3240
    22.10
    1461
    11566
    12.63

    Purbayan
    735
    2699
    27.23
    2339
    9752
    23.98

    JUMLAH
    1980
    8973
    22.07
    4762
    33073
    14.40

    TOTAL
    26685
    125662
    21.24
    89818
    470448
    19.09

    LANDASAN TEORI

    Ada beberapa teori tentang pembagian bentuk-bentuk kemiskinan dari beberapa ahli dan secara umum penyebab kemiskinan dikategorikan menjadi tiga bentuk, antara lain:
    *   Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada dimasyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat;
    *   Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilainilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk.
    *   Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah.

     Dari pernyataan diatas secara spesifik beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor intern dan eksteren yaitu :
    Faktor Intern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain;
    ©    Rendahnya kualitas mental atau budaya dimana memandang kemiskinan sebagai nasib yang harus diterima (sikap nrimo) dan sikap masa bodoh yaitu sikap pasrah, sehingga tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka yang dianggap buruk.
    ©    Sumber daya manusia yang terbatas atau kurang memadainya pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan baik dalam kualitas maupun jenis.
    ©    Kerentanan sehingga keluarga miskin terpaksa harus melepaskan aset-aset miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
    ©    Ketidak-berdayaan (powerless) masyarakat miskin dalam hal ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat pada umumnya.
    Faktor Ekstern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain;
    *   Ketidak merataan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatanosial, yang tidak terbatas pada modal produktif atau aset (tanah,perumahan, kesehatan dan lain-lain), tetapi juga meliputi sumbersumber keuangan (penghasilan dan kredit).
    *   Keterbatasan informasi, ketidak terjangkauan komunikasi ,menyebabkan tidak terjangkauanya pelayanan dan bantuan dari lembaga pemberi bantuan.
    *   Lingkungan sosial budaya yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat
    untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi.
    *   Adanya kebijakan publik yang bias pihak dan mengorbankan posisi rakyat sebagai implikasi pembangunan.
    Disebuah surat kabar mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan tahun ini mampu ditekan menjadi 11,5 persen hingga 12,5 persen. Turun sekitar 1 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,3 persen. Direktur Statsitik Harga BPS, Sasmito Wibowo mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus melewati beberapa hambatan. Diantaranya, upah buruh tani atau bangunan yang rendah. Upah nominal buruh tani saat ini rata-rata Rp 27ribu per hari. Hambatan lain, yaitu kurangnya pendidikan bagi orang yang kurang mampu. “Sekitar 81 persen penduduk miskin hanya mampu menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar,” tandasnya. Sasmito bilang, perlu kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat miskin melalui penyediaan sarana atau prasarana kehidupan di lokasi kemiskinan yang terpencil, hubungan antar pulau yang masih terputus-putus, dan perbaikan implementasi progaram yang sedang berjalan.
    Dibawah ini adalah parameter keluarga miskin di kota yogyakarta yang telah disepakati bersama oleh masing-masing instansi di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diusulkan untuk menjadi Keputusan Daerah yang secara formal menjadi acuan oleh semua pihak sebagai indikator kemiskinan:

    Aspek
    Parameter
    Bobot
    1. Pendapatan   dan assets
    1. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari Rp.150.000,-
    2. Kepala Keluarga tidak bekerja.
    3. Keluarga tidak memiliki barang selain tanah yang bernilai lebih dari Rp. 500.000,-
    4. Status tempat tinggal bukan milik sendiri.
    5. Jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari bukan gas.
    6. Jenis alat penerangan yang digunakan bukan listrik atau listrik tetapi bukan milik sendiri.
    8

    5
    5

    2
    3

    2
    2. Pangan
    1. Keluarga tidak mampu memberi makan Anggota keluarga 3 kali setiap hari.
    2. Keluarga tidak mampu membeli dan
    menyediakan lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.
    12

    8
    3. Sandang
    1. Keluarga hanya bisa membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun.
    5
    4.Papan
    1. Luas tempat tinggal rata-rata tiap Anggota keluarga kurang dari 8 meter persegi.
    2. Jenis bahan lantai bidang terluas dari tempat tinggal berupa tanah/bambu/ kayu kualitas rendah.
    3. Jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal berupa bambu/kayu/bahan lain berkualitas rendah/tembok tanpaplester atau diplester kualitas rendah.
    3


    3

    4
    5. Kesehatan
    1. Keluarga tidak mampu mengobatkan anggota keluarga yang sakit di Puskesmas.
    2. Sumber air minum yang digunakan berasal dari sumber air tidak terlindung.
    3. Kebiasaan membuang air besar di sungai/MCK umum/Milik tetangga.
    10

    5

    5
    6. Pendidikan
    1. Pendidikan Kepala Keluarga maksimalhanya lulus SD.
    2. Terdapat anak usia sekolah yang DO.
    5
    10
    7. Sosial
    1. Keluarga tidak mengikuti aktifitas kegiatan lingkungan sama sekali.
    5



    STRATIFIKASI
    MISKIN:
    1. FakirMiskin /
    Miskin sekali.
    2. Miskin.
    3. Hampir
    Miskin
    4. Tidak Miskin.


    Jumlah Bobot antara 76 – 100

    Jumlah Bobot antara 51 – 75
    Jumlah Bobot antara 31 – 50

    Jumlah Bobot 0 – 30
    Kode:

    FM

    M
    HM

    TM

    KEBIJAKAN PEMERINTAH
    Dari berbagai penyebab kemiskinan di atas, pemerintah Kota Yogyakarta telah mengambil kebijakan untuk mengurangi kemiskinan yang terus meningkat, yakni:
    *   Strategi Perlindungan Sosial
    Strategi perlindungan sosial dimaksudkan untuk menjamin pemberian rasa aman dan perlindungan pada penduduk miskin dan rentan baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain karena dampak negatif krisis ekonomi, peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah dan lain
    sebagainya..
    *   Strategi Perluasan Kesempatan
    Strategi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
    *   Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
    Memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan potensinya dan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan perkembanganlingkungan.
    *   Strategi Pemberdayaan Masyarakat
    Meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
    *   Strategi Kemitraan
    Mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional dalam upaya penanganan kemiskinan dan pengembangan
    kesempatan kerja.
    Selain kebijakan pemerintah diatas, ada beberapa kebijakan salah satunya adalah dengan syrari’ah islam. Pada kebijakan ini menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, sangat mendesak untuk menghilangkan segera faktor-faktor yang membuat membengkaknya ekonomi balon dan tidak bergeraknya sektor riil, yakni.  Dalam konteks ekonomi, pelarangan bunga bank (riba) dan judi (dalam bursa saham; yang disebut oleh Maurice Alaise sebagai a big casino) dipastikan akan meningkatkan velocity of money, yang pada gilirannya akan melancarkan distribusi kekayaan.
    Di samping itu, Islam juga memandang problem ekonomi sesungguhnya memang bukan kelangkaan barang (scarcity), melainkan buruknya distribusi.  Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis telah membuat  80% kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% sisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat.
     Salah satu mekanisime untuk menjamin distribusi secara merata adalah mengatur masalah kepemilikan.  Dalam Islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik, air, dan lainnya sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat.  Penetapan harga barang tersebut, karena semua itu milik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan seperti ini dipercaya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti yang sekarang terjadi pada minyak bumi, yang pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil.
    Karena itu, sudah saatnya Pemerintah menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing.  Dalam konteks kebutuhan rakyat akan layanan pendidikan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan Pemerintah menjamin kebutuhan tersebut. Karena itu, melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan APBN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan layanan publik bisa diwujudkan menjadi mutlak karenanya.
    Lebih dari itu, sudah saatnya negeri ini diatur oleh syariah Islam. Hanya dengan syariah Islam?yang notabene berasal dari Zat Yang Maha Pengatur, Allah SWT?yang diterapkan oleh negara melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, khususnya dalam konteks pengaturan sistem ekonomi, problem kemiskinan rakyat akan dapat diatasi secara tuntas.
     Di samping solusi, penerapan syariah Islam oleh negara juga merupakan wujud ketakwaan umat kepada Allah SWT. Ketakwaan umat inilah yang akan menghasilkan keberkahan hidup, sebagaimana yang telah Allah janjikan.

    KESIMPULAN

    Kemiskinan memang tidak bisa lepas dari kehidupan disekeliling kita. Tidak mudah untuk  mengatasi  kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berencana untuk menanggulangi kemiskinan yang terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi aksi pemerintah tersebut membutuhkan dana APBD yang cukup banyak. Berhasilnya penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta diperlukan komitmen yang kuat konsisten dan konsekuen dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
    Begitu banyak rencana yang diusulkan oleh para pakar ekonomi tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Memang untuk mengentaskan kemiskinan salah satu pra syaratnya adalah mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah ada korelasi langsung pengurangan kemiskinan yang disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain dapatkah pertumbuhan ekonomi sebagai problem solving untuk perekonomian?
    Perdebatan yang begitu banyak dikalangan pakar ekonomi dan pemerintah setempat menimbulkan dua pemikiran yaitu kapitalis dan ekonomi islam. Yakni kebijakan ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam memuliakan manusia sebagai manusia yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sementara kebijakan ekonomi Kapitalis memuliakan material  dengan menjamin tercapainya produksi barang dan jasa secara maksimum. Islam menempatkan aspek produksi pada tataran pembahasan ilmiah dan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dengan tetap berpegang pada hukum syari’at. Sedangkan Kapitalisme menempatkan aspek produksi pada tataran sistem ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi- diletakkan di atas segalanya.
    Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. (QS al-A?raf [7]: 96).
    DAFTAR PUSTAKA




    -         http://www.jogjakota.go.id/app/modules/banner/images/rad_kemiskinan.pdf










                                                                                 

0 komentar:

Poskan Komentar