Minggu, 29 April 2012

Kemiskinan Di Yogyakarta



LATAR BELAKANG
Kemiskinan tetap menjadi fenomena yang nyata di negeri kita ini. Begitu banyak penyebab kemiskinan yang bahkan disebabkan oleh pemerintah kita sendiri. Seharusnya mereka melindungi rakyat, setidaknya mengurangi kemiskinan tetapi justru mereka sendiri yang malah menyebabkan kemiskinan itu bertambah. Apalagi saat ini Negara sepertinya semakin tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak kebijakan Pemerintah malah semakin membebani rakyat dan secara langsung terus melestarikan kemiskinan.
Diawali dari masalah minyak tanah yang sempat langka di pasaran, bahkan di beberapa tempat rakyat harus antri sampai beberapa jam hanya untuk mendapatkan dua liter minyak tanah. Harga beras juga terus meroket tajam mencapai lebih dari Rp 5000 perkilogram. Tentu ironis. Indonesia sebagai negeri yang subur, setelah lebih 60 tahun merdeka, terpaksa menjadi pengimpor beras dan tidak sedikit rakyatnya kembali harus makan nasi aking atau gaplek karena harga beras tak terjangkau. Sungguh ironis memang, di tengah angka kemiskinan yang tetap tinggi, kita dikagetkan oleh berita peningkatan kekayaan yang dramatis dari Aburizal Bakri dan keluarganya hingga senilai 5,4 miliar dolar AS (hampir Rp 50 triliun) tahun ini atau naik dari 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2006 (Pikiran Rakyat, 14/12/2007). Pada saat yang sama, PT Lapindo yang  pemegang saham terbesarnya adalah Aburizal Bakri dimenangkan atas para korbannya yang menangis menanti ganti rugi tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur.
Penyebab kemiskinan sendiri sangat bervariasi dimana antara lain disebabkan oleh karena faktor lingkungan, sosiokultural, ekonomi, politik, kebijakan publik dan sebagainya. Secara kewilayahan, kondisi dan permasalahan kemiskinan tidak bisa digeneralisasikan untuk semua wilayah. Pendekatan obyektif yang sering dipakai untuk mendasari pengelompokan penduduk miskin dengan pendekatan garis kebutuhan minimum manusia memberikan kondisi kemiskinan yang benar-benar fakir. Tanpa bisa melihat adanya potensi-potensi internal yang bisa dioptimalkan dalam penanganan kemiskinan tersebut.
Penyebab kemiskinan yang lain adalah kebijakan ekonomi yang keliru. Contohnya seperti sektor riil tidak bergerak, Pemerintah berencana meningkatkan kembali utang negara, berbagai upaya Pemerintah mulai program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Askeskin dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) tampak tidak mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan kesejahteraan rakyat selama Pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil, dan Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, terdapat alokasi belanja yang sangat bertolak belakang.
Fenomena kemiskinan di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkab kondisi dan permasalahan kemiskinan  di Kota Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan.
Dibawah ini adalah data dari jumlah keluarga dan penduduk miskin di Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan wilayah maka terdapat variasi sebaran kemiskinan dan prevalensinya:

NO
KECAMATAN
/KELURAHAN
Jml KK
Miskin
Jml KK
Prevalensi
%
Jml
Pnduduk
Miskin
Jmlh
Pnduduk
Prevalensi
%
1
TEGALREJO







Kricak
1012
3991
25.36
2524
14226
17.74

Karangwaru
588
3140
18.73
1159
11460
10.11

Tegalrejo
693
2661
26.04
2227
10123
22.00

Bener
373
1395
26.74
1256
4995
25.15

JUMLAH
2666
11187
23.83
7166
40804
17.56
2
JETIS







Bumijo
802
2768
28.97
1794
10729
16.72

Cokrodiningratan
615
2747
22.39
2098
10536
19.91

Gowongan
596
2275
26.20
1185
8808
13.45

JUMLAH
2013
7790
25.84
5077
30073
16.88
3
GONDOKUSUMAN







Demangan
404
3084
13.10
1353
11109
12.18

Kotabaru
137
987
13.88
402
4156
9.67

klitren
441
3476
12.69
1554
13275
11.71

Baciro
705
3971
17.75
2393
16103
14.86

Terban
572
3495
16.37
1914
12193
15.70

JUMLAH
2259
15013
15.05
7616
56836
13.40
4
DANUREJAN







Suryatmajan
457
1524
29.99
1502
5671
26.49

Tegalpanggung
1020
2703
37.74
1769
10549
16.77

Bausasran
320
2370
13.50
1000
9255
10.80

JUMLAH
1797
6597
27.24
4271
25475
16.77
5
GEDONGTENGEN







Sosromenduran
546
2725
20.04
1761
10097
17.44

pringgokusuman
1073
4062
26.42
1814
15617
11.62

JUMLAH
1619
6787
23.85
3575
25714
13.90
6
NGAMPILAN







Ngampilan
668
3286
20.33
1443
12638
11.42

Notoprajan
655
2461
26.62
1270
9579
13.26

JUMLAH
1323
5747
23.02
2713
22217
12.21
7
WIROBRAJAN







Pakuncen
838
2982
28.10
2092
11706
17.87

Wirobrajan
657
2805
23.42
1362
10969
12.42

patangpuluhan
525
2155
24.36
1744
8309
20.99

JUMLAH
2020
7942
25.43
5198
30984
16.78
8
MANTRIJERON







Gedongkiwo
853
3943
21.63
2015
15371
13.11

suryodiningratan
660
3370
19.58
1224
12598
9.72

Mantrijeron
506
3075
16.46
1667
11840
14.08

JUMLAH
2019
10388
19.44
4906
39809
12.32
9
KRATON







Patehan
404
1906
21.20
1302
6884
18.91

Panembahan
558
2940
18.98
1790
10863
16.48

Kadipaten
392
2249
17.43
1200
7929
15.13

JUMLAH
1354
7095
19.08
4292
25676
16.72
10
GONDOMANAN







Ngupasan
343
1860
18.44
1123
7092
15.83

pawirodirjan
903
2688
33.59
2264
10261
22.06

JUMLAH
1246
4548
27.40
3387
17353
19.52
11
PAKUALAMAN







Purwokinanti
453
1960
23.11
1569
7415
21.16

Gunungketur
329
1456
22.60
1097
5207
21.07

JUMLAH
782
3416
22.89
2666
12622
21.12
12
MERGANGSAN







Keparakan
696
2888
24.10
1525
11120
13.71

Wirogunan
760
3999
19.00
1730
14382
12.03

Brontokusuman
665
3172
20.96
2079
11738
17.71

JUMLAH
2121
10059
21.09
5334
37240
14.32
13
UMBULHARJO







Semaki
388
1608
24.13
1323
6062
21.82

Muja muju
440
3342
13.17
1514
12400
12.21

Tahunan
442
2662
16.60
1545
10080
15.33

Warungboto
305
2893
10.54
937
10453
8.96

Pandean
569
3784
15.04
1982
12616
15.71

Sorosutan
862
4137
20.84
1993
14575
13.67

giwangan
480
1694
28.34
1561
6386
24.44

JUMLAH
3486
20120
17.33
10855
72572
14.96
14
KOTAGEDE







Rejowinangun
529
3034
17.44
962
11755
8.18

Prenggan
716
3240
22.10
1461
11566
12.63

Purbayan
735
2699
27.23
2339
9752
23.98

JUMLAH
1980
8973
22.07
4762
33073
14.40

TOTAL
26685
125662
21.24
89818
470448
19.09

LANDASAN TEORI

Ada beberapa teori tentang pembagian bentuk-bentuk kemiskinan dari beberapa ahli dan secara umum penyebab kemiskinan dikategorikan menjadi tiga bentuk, antara lain:
*   Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada dimasyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat;
*   Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilainilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk.
*   Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah.

 Dari pernyataan diatas secara spesifik beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor intern dan eksteren yaitu :
Faktor Intern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain;
©    Rendahnya kualitas mental atau budaya dimana memandang kemiskinan sebagai nasib yang harus diterima (sikap nrimo) dan sikap masa bodoh yaitu sikap pasrah, sehingga tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai gairah, dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka yang dianggap buruk.
©    Sumber daya manusia yang terbatas atau kurang memadainya pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan baik dalam kualitas maupun jenis.
©    Kerentanan sehingga keluarga miskin terpaksa harus melepaskan aset-aset miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
©    Ketidak-berdayaan (powerless) masyarakat miskin dalam hal ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat pada umumnya.
Faktor Ekstern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain;
*   Ketidak merataan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatanosial, yang tidak terbatas pada modal produktif atau aset (tanah,perumahan, kesehatan dan lain-lain), tetapi juga meliputi sumbersumber keuangan (penghasilan dan kredit).
*   Keterbatasan informasi, ketidak terjangkauan komunikasi ,menyebabkan tidak terjangkauanya pelayanan dan bantuan dari lembaga pemberi bantuan.
*   Lingkungan sosial budaya yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat
untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi.
*   Adanya kebijakan publik yang bias pihak dan mengorbankan posisi rakyat sebagai implikasi pembangunan.
Disebuah surat kabar mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan tahun ini mampu ditekan menjadi 11,5 persen hingga 12,5 persen. Turun sekitar 1 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,3 persen. Direktur Statsitik Harga BPS, Sasmito Wibowo mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus melewati beberapa hambatan. Diantaranya, upah buruh tani atau bangunan yang rendah. Upah nominal buruh tani saat ini rata-rata Rp 27ribu per hari. Hambatan lain, yaitu kurangnya pendidikan bagi orang yang kurang mampu. “Sekitar 81 persen penduduk miskin hanya mampu menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar,” tandasnya. Sasmito bilang, perlu kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat miskin melalui penyediaan sarana atau prasarana kehidupan di lokasi kemiskinan yang terpencil, hubungan antar pulau yang masih terputus-putus, dan perbaikan implementasi progaram yang sedang berjalan.
Dibawah ini adalah parameter keluarga miskin di kota yogyakarta yang telah disepakati bersama oleh masing-masing instansi di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diusulkan untuk menjadi Keputusan Daerah yang secara formal menjadi acuan oleh semua pihak sebagai indikator kemiskinan:

Aspek
Parameter
Bobot
1. Pendapatan   dan assets
1. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari Rp.150.000,-
2. Kepala Keluarga tidak bekerja.
3. Keluarga tidak memiliki barang selain tanah yang bernilai lebih dari Rp. 500.000,-
4. Status tempat tinggal bukan milik sendiri.
5. Jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari bukan gas.
6. Jenis alat penerangan yang digunakan bukan listrik atau listrik tetapi bukan milik sendiri.
8

5
5

2
3

2
2. Pangan
1. Keluarga tidak mampu memberi makan Anggota keluarga 3 kali setiap hari.
2. Keluarga tidak mampu membeli dan
menyediakan lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.
12

8
3. Sandang
1. Keluarga hanya bisa membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun.
5
4.Papan
1. Luas tempat tinggal rata-rata tiap Anggota keluarga kurang dari 8 meter persegi.
2. Jenis bahan lantai bidang terluas dari tempat tinggal berupa tanah/bambu/ kayu kualitas rendah.
3. Jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal berupa bambu/kayu/bahan lain berkualitas rendah/tembok tanpaplester atau diplester kualitas rendah.
3


3

4
5. Kesehatan
1. Keluarga tidak mampu mengobatkan anggota keluarga yang sakit di Puskesmas.
2. Sumber air minum yang digunakan berasal dari sumber air tidak terlindung.
3. Kebiasaan membuang air besar di sungai/MCK umum/Milik tetangga.
10

5

5
6. Pendidikan
1. Pendidikan Kepala Keluarga maksimalhanya lulus SD.
2. Terdapat anak usia sekolah yang DO.
5
10
7. Sosial
1. Keluarga tidak mengikuti aktifitas kegiatan lingkungan sama sekali.
5



STRATIFIKASI
MISKIN:
1. FakirMiskin /
Miskin sekali.
2. Miskin.
3. Hampir
Miskin
4. Tidak Miskin.


Jumlah Bobot antara 76 – 100

Jumlah Bobot antara 51 – 75
Jumlah Bobot antara 31 – 50

Jumlah Bobot 0 – 30
Kode:

FM

M
HM

TM

KEBIJAKAN PEMERINTAH
Dari berbagai penyebab kemiskinan di atas, pemerintah Kota Yogyakarta telah mengambil kebijakan untuk mengurangi kemiskinan yang terus meningkat, yakni:
*   Strategi Perlindungan Sosial
Strategi perlindungan sosial dimaksudkan untuk menjamin pemberian rasa aman dan perlindungan pada penduduk miskin dan rentan baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain karena dampak negatif krisis ekonomi, peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah dan lain
sebagainya..
*   Strategi Perluasan Kesempatan
Strategi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
*   Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan potensinya dan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan perkembanganlingkungan.
*   Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
*   Strategi Kemitraan
Mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional dalam upaya penanganan kemiskinan dan pengembangan
kesempatan kerja.
Selain kebijakan pemerintah diatas, ada beberapa kebijakan salah satunya adalah dengan syrari’ah islam. Pada kebijakan ini menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, sangat mendesak untuk menghilangkan segera faktor-faktor yang membuat membengkaknya ekonomi balon dan tidak bergeraknya sektor riil, yakni.  Dalam konteks ekonomi, pelarangan bunga bank (riba) dan judi (dalam bursa saham; yang disebut oleh Maurice Alaise sebagai a big casino) dipastikan akan meningkatkan velocity of money, yang pada gilirannya akan melancarkan distribusi kekayaan.
Di samping itu, Islam juga memandang problem ekonomi sesungguhnya memang bukan kelangkaan barang (scarcity), melainkan buruknya distribusi.  Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena tidak ada uang, tetapi karena uang yang ada tidak sampai kepada orang-orang miskin. Kemiskinan juga bukan karena kelangkaan SDA, tetapi karena distribusinya yang tidak merata. Sistem ekonomi kapitalis telah membuat  80% kekayaan alam, misalnya, dikuasai oleh 20% orang, sedangkan 20% sisanya harus diperebutkan oleh 80% rakyat.
 Salah satu mekanisime untuk menjamin distribusi secara merata adalah mengatur masalah kepemilikan.  Dalam Islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti BBM, listrik, air, dan lainnya sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat.  Penetapan harga barang tersebut, karena semua itu milik rakyat, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan seperti ini dipercaya akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti yang sekarang terjadi pada minyak bumi, yang pada akhirnya membuat harga barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil.
Karena itu, sudah saatnya Pemerintah menghentikan privatisasi barang-barang milik umum itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing.  Dalam konteks kebutuhan rakyat akan layanan pendidikan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan Pemerintah menjamin kebutuhan tersebut. Karena itu, melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan APBN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat agar kebutuhan layanan publik bisa diwujudkan menjadi mutlak karenanya.
Lebih dari itu, sudah saatnya negeri ini diatur oleh syariah Islam. Hanya dengan syariah Islam?yang notabene berasal dari Zat Yang Maha Pengatur, Allah SWT?yang diterapkan oleh negara melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, khususnya dalam konteks pengaturan sistem ekonomi, problem kemiskinan rakyat akan dapat diatasi secara tuntas.
 Di samping solusi, penerapan syariah Islam oleh negara juga merupakan wujud ketakwaan umat kepada Allah SWT. Ketakwaan umat inilah yang akan menghasilkan keberkahan hidup, sebagaimana yang telah Allah janjikan.

KESIMPULAN

Kemiskinan memang tidak bisa lepas dari kehidupan disekeliling kita. Tidak mudah untuk  mengatasi  kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berencana untuk menanggulangi kemiskinan yang terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi aksi pemerintah tersebut membutuhkan dana APBD yang cukup banyak. Berhasilnya penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta diperlukan komitmen yang kuat konsisten dan konsekuen dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
Begitu banyak rencana yang diusulkan oleh para pakar ekonomi tetapi tidak membuahkan hasil yang maksimal. Memang untuk mengentaskan kemiskinan salah satu pra syaratnya adalah mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah ada korelasi langsung pengurangan kemiskinan yang disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain dapatkah pertumbuhan ekonomi sebagai problem solving untuk perekonomian?
Perdebatan yang begitu banyak dikalangan pakar ekonomi dan pemerintah setempat menimbulkan dua pemikiran yaitu kapitalis dan ekonomi islam. Yakni kebijakan ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam memuliakan manusia sebagai manusia yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sementara kebijakan ekonomi Kapitalis memuliakan material  dengan menjamin tercapainya produksi barang dan jasa secara maksimum. Islam menempatkan aspek produksi pada tataran pembahasan ilmiah dan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dengan tetap berpegang pada hukum syari’at. Sedangkan Kapitalisme menempatkan aspek produksi pada tataran sistem ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi- diletakkan di atas segalanya.
Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. (QS al-A?raf [7]: 96).
DAFTAR PUSTAKA




-         http://www.jogjakota.go.id/app/modules/banner/images/rad_kemiskinan.pdf










                                                                             

0 komentar:

Poskan Komentar